MATERI 2/3
SEJARAH EKONOMI INDONESIA
2/3.7 EKONOMI INDONESIA SETIAP
PERIODE PEMERINTAHAN, ORDELAMA, ORDE BARU, REFORMASI
Masa Orde Lama
a)
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan
ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang
disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan
menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Dalam menghadapi krisis
ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, diantaranya :
·
Pinjaman Nasional,
menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan
dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
·
Hubungan dengan
Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal
Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun
semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
·
Konferensi Ekonomi,
Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi
bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
·
Rencana Lima Tahunan
(Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul,
mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami
tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
·
Keikutsertaan Swasta
dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi
swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan. Nasionalisasi de
Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
·
Sistem Ekonomi Gerakan
Benteng (Benteng Group)
·
Sistem Ekonomi Ali-Baba
b)
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian
diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu
bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
Gunting
Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang
beredar agar tingkat harga turun
Program
Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa
berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional
Pembatalan
sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai
akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya
diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia. Akibatnya adalah :
Devaluasi
menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin
Kegagalan
dalam berbagai tindakan moneter
Masa Orde Baru
Pada
awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara
dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu,
dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing
dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan
ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur
pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan,
kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda,
penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan
pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan
yang disebut Pelita.
Hasilnya,
pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka
kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi
pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang
meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk
menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Namun
dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan
pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta
penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi
dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya
mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi,
dan sosial yang adil.
Sehingga
meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental
pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang
merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling
buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan
cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Masa Orde Reformasi
Orde
reformasi dimulai saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi
peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya
persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru.
Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara mengendalikan stabilitas politik.
Sampai pada masa kepemimipinan presiden Abdurrahman Wahit, Megawati
Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde baru masih belum
dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN,
inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah
yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar